Jangan Jadi Guru yang Money Oriented

Bekerja di sekolah itu pilihan. 

Pilihan untuk mengabdikan hidupnya demi mencerdaskan anak bangsa. Memilih untuk menguras tenaga dan pikirannya demi kepentingan anak-anak yang bahkan bukan hanya anaknya sendiri. Tidak salah jika banyak yang menggunakan istilah "pahlawan" untuk menyebut guru. Bukan karena guru menjadi penolong di setiap kesulitan, tapi karena guru layaknya pahlawan dalam perang yang berjuang agar masyarakat menjadi lebih cerdas dan beradab guna melawan kebodohan yang menyengsarakan.

Selayaknya pahlawan, guru sewajarnya ikhlas dan tidak mengharap pamrih apapun untuk tugasnya. Namun, pemerintah dan sekolah memiliki cara masing-masing untuk menghargai jasa guru. Bahkan seorang guru private pun diberikan penghargaan oleh orang tua wali berupa gaji. Seperti yang sudah diketahui khalayak umum, gaji seorang guru tidak seberapa dibanding gaji pegawai behind the desk. Bahkan rata-rata gaji seorang guru tidak tetap (non - PNS) cuma 10-50% gaji guru PNS. Dengan gaji yang dibilang pas-pas an ini, seorang guru masih tetap semangat mengajar para anak didiknya.

Sayangnya sebagian guru dan karyawan di sekolah masih menghitung "jasa" yang diberikannya dengan rupiah. Di sekolah negeri, pada umumnya, guru berlomba menghitung berapa jam dya mengajar di luar jam pelajaran, berapa lembar jawab yang telah di koreksi, berapa besar tenaga yang tercurah selama menjadi panitia suatu acara di sekolah. Kemudian, hitungan-hitungan itu dikalkulasikan dan di kurskan dalam bentuk rupiah. Sebagian guru dan karyawan menuntut hak mereka dengan tidak tahu malunya. Tanpa ampun menyindir ato bahkan mencecar bendahara sekolah yang belum mengucurkan uang lelahnya. Yah, seharusnya guru, karyawan dan bendahara sama-sama tahu lah. Ibaratnya keluarga miskin, tak mungkin kan kita meminta uang jajan sementara orang tua sedang pusing memikirkan cara menanak nasi tanpa beras. Tapi sebaliknya, ibarat keluarga kaya, tak mungkin pula orang tua membiarkan anaknya kelaparan sedangkan nasi lauk pauk tersedia di meja makan.

Di sekolah saya misalnya, dana BOS yang diterima benar-benar digunakan untuk menggaji guru/karyawan dan menutup kebutuhan siswa (let's say, fotokopi worksheet yang tiap guru menghabiskan 4 - 6 ribu per kelas per mata pelajaran). Lalu apa kabar dengan uang UKM (uang kebaktian murid) yang tiap bulan rutin dibayarkan siswa? Aah, jangan ditanyakan besarnya karena jumlahnya tak seberapa. Dana itu untuk membiayai kegiatan sekolah lain yang tidak tercover BOS. Murid-murid kami dari golongan menengah ke bawah. Maka ukm yang terkumpul tidak lebih banyak dari 6juta/bulan. Andai saja para guru ditempat kami menghitung waktu lembur, waktu mengkoreksi dan waktu les dengan hitungan pasti sesuai ketetapan pemerintah, maka sekolah kami mungkin akan jatuh miskin. Dari mana sekolah bisa membayar uang lelah itu? Tak mungkin sekolah membebankannya kepada murid-murid. Sedangkan tidak sedkit dari mereka yang menunggak ukm.

Beberapa kasus yang saya dengar, justru sekolah-sekolah berpotensi terjadi perpecahan antar guru. Siapakah biang keladinya? Tak lain tak bukan adalah "uang". Hanya karena uang dan gengsi, maka terciptalah gap antara GTT/PTT dan PNS di sekolah-sekolah tertentu. Ambillah contoh, saat guru GTT/PTT menerima tunjangan yang nilainya cuma 10% dari gaji PNS sebulan, maka akan terjadi perang dingin antara kedua grup tersebut hanya karena para GTT/PTT tidak berbagi dengan guru PNS. Lalu, apakah saat guru PNS menerima gaji ke-13 para GTT/PTT meminta bagian? Oh tidak.. Kami para GTT/PTT sudah terbiasa "nrimo". Benarkah "nrimo"?

Ambillah contoh saat saya bergabung di Grup Operator sekolah. Banyak info yang sangat membantu disana. Tapi suatu saat saya menemukan satu member di Grup itu (membernya either guru ato TU) yang mengupload file persetujuan guru untuk membayar operator. Oke, operator (termasuk saya) dibayar juga boleh karena memang ada juknisnya. Tapi mata saya terbelalak saat membaca isi draft persetujuan tersebut. Tak tanggung-tanggung, GTT wajib membayar 50rb dan PNS sebesar 200-250 ribu kepada operator. Kalo di sekolahku ada 5 PNS dan 17 GTT dan PTT, maka saya akan mendapatkan 1 juta 850 ribu rupiah sekali mengisi data. Gilak!!!

Saat itu, panas ada di ubun-ubun. Maka saya tanggapi statusnya dengan kritikan dan leave the page as soon as possible. Aku nggak habis pikir kenapa ada orang yang money oriented seperti itu. Tunjukkan loyalitas untuk sekolah dan jangan banyak menuntut. Sekolah bisa saja membayar jasanya (since my principal offered it too, but we refused it). Silahkan kalau sekolah atau PTK berkenan membayar jasa si operator. Tapi I never like begging the money for any reason. Mengemis itu bukan sifatku. For me, kalau tidak mau kerja dengan bayaran sedikit, simply leave your school, find another job! Never ever dream of earning much much much money in the school. We (baca: school teachers and staffs) suppose working at school for the sake of students' quality.

Jadi, anda termasuk guru atau staff  yang money oriented ato bukan?

Kurikulum 2013 Vs Guru Bahasa Inggris

Baru saja kemarin ngepos foto anak-anak yang lagi asyik belajar Bahasa Inggris. Loh, sekarang sudah dibikin nyengir sama Ibu – ibu guru yang lagi membahas kurikulum 2013 yang paliiiiiiing baru dan akan segera diimplementasikan. Mereka tak kalah nyengirnya denganku dong. Kemudaian, tau-tau bu Anif bilang “Aku mesakke mbak Endang sesuk piye, ning ngomah kepikiran terus”. Walah, aku jadi kaget plus terharu. Nasibku sampai dipikirkan orang lain juga, mereka peduli banget sama aku, hiks hiks.. 

Jangan sampai kebersamaan ini berakhir. Lebay nya..

Eh, pada bingung ya aku ngomong apa? 

Boleh flashback dulu ya, biar nggak ngegantung gini. 

Jadi, sekilas penjelasan dari bu retno tadi, mulai tahun ini dan selanjutnya, pelajaran di SD sampai SMA akan berbentuk tematik. Semua mata pelajaran akan terintegrasi. Bisa jadi dalam 1 jam pelajaran, tanpa terasa anak sudah mempelajari Matematika, Bahasa Indonesia sekaligus IPA. Eh, IPA sama IPS bakal dihapus diganti istilah apa gitu. Nggak ngerti aku.. yah, kira-kira begitulah tematik yang aku tahu. 

Kurikulum terbaru ini berdampak pada menurunnya jumlah mata pelajaran dan meningkatnya jam pelajaran tertentu dalam 1 minggu. Bahasa Indonesia akan dipelajari 10 jam/minggu. Sedangkan Bahasa Inggris akan digeser dan dipelajari diluar jam mengajar wajib, singkatnya sebutlah ekskul. 

Jadi ingat.. 

Beberapa bulan yang lalu, sewaktu ngobrol dengan pak kepsek, beliau juga menyampaikan wacana bahasa Inggris SD akan dihapus, yang sebenarnya aku sudah tahu lama. Beliau dan pak Karti, kepsek SD Sumberragung 1 yang dekat denganku (eits, don’t be suudzon. He is my uncle’s friend. I consider him as my uncle) khawatir akan nasibku. 

Akhir-akhir ini juga rekan sesama guru bahasa Inggris dari SD Sumberragung 2 yang sudah PNS sering sms dan curhat kegalauannya. Ada wacana (dan kayaknya bakal terwujud) kalau bahasa Inggris di SD akan dihapus. Boleh ada, tapi dalam bentuk extrakurikuler. Nah masalahnya, guru PNS dan guru bersertifikasi harus punya jam mengajar sebanyak 24 jam dan bukan extra (correct me if i’m wrong ya). Temenku ini bingung mau gimana lagi. Kalau alih jenjang, pindah ngajar di SMP atau SMA, beliau merasa tidak mampu. Sementara kalau mau menjadi guru kelas, berarti akan menggeser guru kelas non PNS yang ada di sekolahnya. Yah, bingung lah beliau. Sementara aku (untungnya belum PNS jadi tidak terlalu mikirin) tidak bisa banyak kasih masukan. 

Tadi ada “rasan-rasan” (bisik-bisik kali ya), guru yang sudah sertifikasi harus diutamakan. Maksudnya, aku bisa dialihkan jadi guru kelas, dengan konsekuensi harus mengeser guru kelas yang baru. Big No No lah kalau harus mengorbankan teman lain. Sudah jelas-jelas punya pekerjaan sebagai guru kelas, masak iya aku musti nge-cut pekerjaan dia. 

Memang, sewaktu ibu pengawas ngobrol-ngobrol denganku beberapa waktu lalu, beliau melarangku pindah sekolah selama belum ada kejelasan. Guru bersertifikasi itu tanggungan negara, jadi harusnya negara yang akan mengatur bagaimana nasib “guru” ini. Beliau juga memberikan pandangan kalau guru bahasa Inggris mungkin akan alih jenjang menjadi guru kelas. Itu artinya aku akan diwajibkan bergelar S1 PGSD. That's really not my passion. Saya minatnya di bidang bahasa Inggris, kenapa harus terpaksa berpindah minat hanya demi "uang".

Sebenarnya aku nggak begitu mempermasalahkan nasib “guru” ku ini. Toh, nasib dan rezeki ku sudah ada yang mengatur. Misal, misal ya.. Bahasa Inggris benar-benar harus dihilangkan, selama aku masih boleh kerja di SD aku sudah cukup senang. Tidak masalah kalau tunjangan sertifikasiku di hapus. Tidak masalah juga kalau insentif kabupatenku hilang asal aku masih boleh bekerja disini, dan aku dapat gaji atas kerjaku ini. Kalaupun penghasilanku (boleh pake istilah ini kan ya? ) menurun drastis, yang penting aku bisa mencukupi kebutuhanku tanpa minta pada orang tua. Nggak bisa mengajar di SD pun aku masih bisa mengajar via private course. Itu namanya juga pekerjaan kan ya. Kalo ada yang nawarin jadi sopir taxi pun tak jalani deh.

Mungkin, dengan adanya kebijakan baru ini aku malah bisa mencari pekerjaan yang lain. Kemarin-kemarin mau coba-coba mendaftar CPNS di luar kota tidak berani karena punya tanggungan ngajar di SD. Sekarang, justru ini kesempatanku. Kalau punya pekerjaan di luar SD, bakal mengurangi kekhawatiran guru-guru soal nasibku kali ya. 

Bekerja bagiku bukan melulu urusan besar kecilnya gaji. Tapi lebih karena aku bisa membuktikan kalau aku ini mandiri. Lagi pula aku ini perempuan. Bukan kewajibanku menfkahi keluarga (ku kelak, hehe), tapi boleh bekerja selama tidak mengganggu kodratku sebagai perempuan. So, ngapain bingung mikirin bahasa Inggris SD dihapus ato tidak, ngapain bingung jabatanku akan jadi guru atau cuma karyawan biasa? Selama aku masih punya pekerjaan dan selama aku punya penghasilan, why should I be sad?